BLT KESRA UNTUK 342 KPM

Pemerintah kembali mengaktifkan program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebagai bentuk perlindungan sosial di akhir tahun 2025. Bantuan ini diberikan untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang fluktuatif. Program ini berjalan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025, dan menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang […]

Selengkapnya

PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Pemerintah Desa Klampok mengikuti Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih bagi aparatur desa di Balai Pemerintah Desa Yogyakarta, 3 – 6 November 2025. Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional Direktorat Jendral Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yangbertujuan memperkuat tata Kelola pemerintahan desa dan membantu potensi ekonomi lokal melalui Koperasi […]

Selengkapnya

SERTIFIKAT TANAH KW 4, KW 5 DAN KW 6

“Sertifikat Tanah KW 4, KW 5 dan KW 6” merupakan sertifikat pada kategori bidang tanah yang data spasialnya belum terpetakan secara akurat. Data spasial adalah data yang berisi informasi geografis mengenai lokasi dan karakteristik suatu wilayah di permukaan bumi seperti koordinat, batas wilayah, fitur alam (sungai, danau) dan obyek buatan manusia (jalan, bangunan)  Bidang tanah […]

Selengkapnya

SERTIFIKAT TANAH KW 1, KW 2 DAN KW 3

“Sertifikat Tanah KW” adalah istilah untuk sertifikat tanah lama yang memiliki kualitas data rendah (KW) dan perlu diperbarui, terutama pada kategori KW4, KW5, dan KW6. Kategori ini menandakan bidang tanah belum terpetakan atau data spasial dan tekstualnya masih memerlukan peningkatan kualitas, yang dapat berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepemilikan. Untuk mengatasi masalah ini, sertifikat KW dapat diubah […]

Selengkapnya

PEMETAAN SERTIFIKAT DALAM UPAYA MENDUKUNG ILASPP

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri sedang bekerja sama dalam pelaksanaan ILASPP atau Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu) di Indonesia. ILASPP bertujuan untuk memperkuat penataan ruang berbasis iklim, meningkatkan keamanan kepemilikan tanah, dan memperbaiki administrasi pertanahan […]

Selengkapnya

PETA PBB DIGITAL

Peta PBB digital adalah sistem informasi geografis (SIG) berbasis web atau aplikasi yang digunakan untuk mendigitalisasi, mengelola, dan memvalidasi data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara spasial. Sistem ini mengintegrasikan data tekstual perpajakan (seperti Nomor Objek Pajak/NOP, nama wajib pajak, dan tagihan) dengan informasi lokasi geografis objek pajak pada peta digital.  Fungsi […]

Selengkapnya

LAYANAN PBB DIGITAL

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyediakan layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara digital melalui sistem informasi yang dapat diakses secara daring, Inisiatif utama dalam digitalisasi ini meliputi: Secara keseluruhan, digitalisasi ini bertujuan untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun demikian digitalisasi […]

Selengkapnya

SEKRETARIS DESA KLAMPOK : “EMPAT BIDANG BERTAMBAH DAN SATU BIDANG ANGGARAN BERKURANG”

Sementara Sekretaris Desa Klampok Davis Adityas dalam paparannya dihadapan Camat Purwareja Klampok dan BPD Desa Klampok pada Rapat Persetujuan Perubahan APBDes Tahun 2025 menjelaskan terkait APBDes tahun 2025 yang mengalami perubahan sebagaimana sudah disampaikan  oleh Kepala Desa Klampok, Agus Supriyono. Perubahan APBDes Tahun 2025 ini disebabkan karena ada pendapatan desa yang masuk pada saat tahun […]

Selengkapnya

Drs. SUSANTO : “PERUBAHAN ABPDes HANYA SEKALI DALAM SATU TAHUN ANGGARAN”

Dalam sambutannya, Camat Purwareja Klampok Drs. Susanto yang hadir pada rapat Persetujuan Perubahan APBDes Desa Klampok Perubahan Tahun 2025 mengingatkan Kepala Desa Klampok untuk meriview kembali anggaran tahun berjalan yaitu Anggaran Reguler Tahun 2025 untuk memastikan pendapatan desa yang masuk. Hal ini sangat penting mengingat kesempatan melakukan perubahan anggaran regular pada tahun berjalan hanya satu […]

Selengkapnya

RAPAT PERSETUJUAN APBDes DESA KLAMPOK PERUBAHAN TAHUN 2025

APBDes Desa Klampok Tahun 2025 telah mengalami perubahan yang ditandai dengan Rapat Bersama Persetujuan Perubahan APBDes Tahun 2025 antara Pemerintah Desa Klampok dan Bapdan Perwakilan Desa (BPD) Desa Klampok. Rapat persetujuan perubahan APBDes Tahun 2025 dihadiri oleh Kepala Desa Klampok Agus Supriyono beserta seluruh Perangkat Desa, Ketua BPD Sunarko Risdiantoro beserta seluruh anggota BPD dan […]

Selengkapnya