DESA KLAMPOK

Sertifikat tanah dalam kategori ini peta tanah belum terpetakan, tetapi data fisik (luas, surat ukur, batas tanah) dan data yuridis (nomor sertifikat, nama sertifikat dan NIB) sudah tersedia namun perlu perbaikan dan penyesuaian sesuai kondisi saat ini. Sertifikat kategori ini akan dicari lokasi bidang tanahnya untuk kemudian ditentukan batas dan luas terbaru sesuai kondisi saat […]

KDMP Klampok tidak hanya mengembangkan usaha yang berorientasi profit, tetapi bidang kegiatanyang non profit dalam rangka pendampingan warga masyarakat yang mengurus Sertifiaksi Halal dan NIB juga dilakukan. Berikut pendampingan oleh KDMP Klampok dalam pembuatan Sertifikasi Halal dan NIB kepada warga masyarakat. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pendampingan dalam pengurusan Sertifikasi Halal dan NIB bisa […]

Koperasi Desa Merah Putih Klampok merupakan satu dari 80.031 Koperasi Desa Merah Putih bentukan Pemerintah dalam rangka memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan kemandirian tingkat desa. Lebih khusus lagi, koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi, menekan harga di tingkat konsumen, meningkatkan harga di tingkat petani, menciptakan lapangan kerja, dan […]

Pemerintah kembali mengaktifkan program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebagai bentuk perlindungan sosial di akhir tahun 2025. Bantuan ini diberikan untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang fluktuatif. Program ini berjalan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025, dan menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang […]

Pemerintah Desa Klampok mengikuti Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih bagi aparatur desa di Balai Pemerintah Desa Yogyakarta, 3 – 6 November 2025. Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional Direktorat Jendral Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yangbertujuan memperkuat tata Kelola pemerintahan desa dan membantu potensi ekonomi lokal melalui Koperasi […]

“Sertifikat Tanah KW 4, KW 5 dan KW 6” merupakan sertifikat pada kategori bidang tanah yang data spasialnya belum terpetakan secara akurat. Data spasial adalah data yang berisi informasi geografis mengenai lokasi dan karakteristik suatu wilayah di permukaan bumi seperti koordinat, batas wilayah, fitur alam (sungai, danau) dan obyek buatan manusia (jalan, bangunan)  Bidang tanah […]

“Sertifikat Tanah KW” adalah istilah untuk sertifikat tanah lama yang memiliki kualitas data rendah (KW) dan perlu diperbarui, terutama pada kategori KW4, KW5, dan KW6. Kategori ini menandakan bidang tanah belum terpetakan atau data spasial dan tekstualnya masih memerlukan peningkatan kualitas, yang dapat berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepemilikan. Untuk mengatasi masalah ini, sertifikat KW dapat diubah […]

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri sedang bekerja sama dalam pelaksanaan ILASPP atau Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu) di Indonesia. ILASPP bertujuan untuk memperkuat penataan ruang berbasis iklim, meningkatkan keamanan kepemilikan tanah, dan memperbaiki administrasi pertanahan […]