Jaring Pengaman Sosial Terpadu yang selanjutnya disingkat JPST adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Banjarnegara dan/atau bukan penduduk Kabupaten Banjarnegara dalam bidang Sosial, Kesehatan dan Pendidikan yang pemberiannya melalui satu pintu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dasar hukum pelaksanaan JPST adalah Peraturan Bupati Nomor 28Tahun 2022. JPST terdiri dari:
- JPST bidang Kesehatan
- JPST bidang Pendidikan
- JPST bidang Sosial
Pemberian JPST memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- Selektif, JPST hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- Memenuhi persyaratan penerima bantuan, setiap penerima JPST harus memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bersifat sementara dan tidak terus menerus, artinya pemberian JPST tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah. Kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan artinya dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- Sesuai tujuan penggunaan, pemberian JPST meliputi : rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
JPST bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggatan Pendapatan dan Belanja Desa; dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Sumber : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL TERPADU, yang sudah ditetapkan tanggal 9 Agustus 2022 oleh PJ Bupati Banjarnegara.
